Seluma – Akhir-akhir ini kasus dugaan korupsi yang telah menjerat tiga oknum ASN ruang lingkup Sekretariat Dewan ( Setwan ) Kabupaten Seluma, yakni SA Bendahara, FL PPTK dan ES Sekwan kembali mencuat, dan menjadi perdebatan dikalangan tokoh masyarakat Kabupaten Seluma.
Bahkan Pada berita sebelumnya yang berjudul ” Akankah Oknum DPRD Seluma Terjerat Hukum “, juga menuai beberapa tanggapan dari Netizen, Namun tidak hanya disitu, permasalahan tersebut juga menjadi perdebatan tokoh masyarakat.
Tetapi pada pembahasan nama-nama oknum DPRD Seluma yang diduga terlibat dan disebut-sebut setiap persidangan pada kasus dugaan korupsi BBM tersebut, pernyataan Yudi Hartono atau yang akrab dengan sapaan Udid itu menjadi penutup. Dirinya mengatakan kalau beberapa oknum DPRD Seluma itu sudah biasa berhadapan dengan hukum. Selasa ( 23/11/2021 ).
” Mohon maaf, Kalau menurut Saya Kasus tersebut hanya akan menjerat Oknum DPRD Seluma yang disebut-sebut pada persidangan itu setelah masa jabatan DPRD Seluma periode 2019-2024 selesai. karena beberapa oknum masih menjabat.” Tukasnya.
Menurut Udid, pernyataannya tersebut bukan tanpa alasan dan sedikitpun dirinya tak bermaksud untuk merendahkan pihak Aparat Penegak hukum ( APH ) dan rekan organisasi serta lembaga pengawasan yang kembali membahas permasalahan tersebut. tetapi dalam penetapan tersangka dari oknum DPRD Seluma itu sangat lah sulit.
karena Ia meyakini selain ada beberapa prosedur, oknum-oknum yang akan tersandung adalah orang politik. Apabila nanti mereka tersandung hukum maka yang akan tercemar tidak hanya orangnya tetapi Partai yang mengusung oknum DPRD Seluma itu juga akan tercemar.
” Kita kan sama-sama tahu kalau Mereka itu orang-orang politik. di DPRD itu sudah biasa dengan lobi-lobi. tidak menutup kemungkinan di Kasus tersebut ada lobi, atau bisa jadi ada campur tangan dari aktor-aktor politik lainnya. Karena mereka tidak akan rela orang-orang mereka tersandung hukum.” Tukasnya.
Selanjutnya beliau menambahkan, kalau APH sudah pasti akan menetapkan tersangka dari oknum DPRD Seluma itu, karena sepengetahuan nya pada kasus tersebut sudah ada pengembalian kerugian uang negara dari beberapa oknum DPRD Seluma.
” Karena seperti yang kita ketahui dan berdasarkan pernyataan dari APH, kalau pengembalian Kerugian negara tidak menghapuskan hukum. jadi walaupun lambat pasti akan ada penetapan tersangka, kita tunggu saja.” Tutupnya. ( Do ).
