pensiljurnalis.my.id, Seluma – Sesuai data, ada 139 mobil operasional desa yang saat ini digunakan oleh kepala desa dalam menunjang aktivitas pemerintahan desa, namun hingga akhir triwulan ke-3 di tahun 2022 ini, baru 7 desa yang telah memperpanjang surat pinjam kendaraan ( SPK ) mobil operasional desa ke Disperkim dan Hub Seluma. Senin ( 21/3/2022 ).
Menyikapi hal ini, Kadisperkim dan Hub Seluma, Erlan Suadi melalui Kabid Perhubungan, Jeffi Rhomadhoni mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat peringatan kedua ( SP2 ) kepada 139 kepala desa pemegang mobil ini. Agar segera melakukan perpanjangan SPK mobil operasional desa yang dipinjam pakaikan.
“Baru 7 kepala desa yang memperpanjang SPK mobil operasional desa ini. Kini telah layangkan SP 2, jadi kita tunggu saja tindak lanjutnya,” terang Jeffi.
Dijelaskannya, jika SP 2 tidak juga ditindaklanjuti maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Mobil operasional desa tersebut akan ditarik dan desa yang bersangkutan akan diblacklist, sebagai pengguna manfaat mobil operasional ini.
“Kalau sudah SP 3 mobilnya akan langsung kita tarik. Kita sanksi desa tersebut tidak dapat mengajukan pinjam pakai mobil ini lagi,” tegasnya.
Jeffi menegaskan SPK mobil operasional desa ini juga menjadi syarat pengajuan dana desa ( DD ) dan alokasi dana desa ( ADD ). Selain itu jika yang sudah memperpanjang SPK, juga wajib melakukan uji KIR dan melunasi Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) mobil operasional desa yang dipinjam pakaikan. Semua bukti tersebut akan menjadi syarat dalam pengajuan pencairan DD dan ADD.
“Jika nanti ada yang tidak memperpanjang SPK, tidak melakukan uji KIR dan melunasi PKB kita akan sampaikan rekomendasi ke BKD. DD dan ADD nya dapat ditunda, sebelum kewajiban ini dipenuhi oleh pemakai mobil operasional desa ini,” tutup Jeffi. ( Red ).
