pensiljurnalis.my.id, BU – Berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara (PTUN) palembang hari ini Selasa (15/10/2024) Advokat kondang Nediyanto Ramadhan, S.H., M.H. yang akrab disapa Nedi Akil dan Y A MOH Iqbal, S.H dari Kantor Pengacara Nedi Akil & Partners kembali memenangkan perkara sengketa tata usaha negara untuk kedua kalinya ditingkat banding di Sumatra Selatan, Palembang.
Diungkapkan Nedi Akil, sebelumnya perkara sengketa TUN melawan Adis Edi selaku Kepala Desa (Kades) Gunung Besar Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara (BU), Provinsi Bengkulu, yang melakukan pemberhentian terhadap Yuliana Nagasari sebagai Perangkat Desa dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Desa (Kades) Gunung Besar Nomor: 02 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gunung Besar Kecamatan Arma Jaya atas nama Yuliana Nagasari Jabatan Kaur Tata Usaha yang ditetapkan Kamis (28/4) lalu di PTUN Bengkulu Gugatan Tata Usaha Negara, Yuliana Nagasari melalui pengacaranya NEDI AKIL juga dimenangkan/dikabulkan oleh PTUN Bengkulu.
“hari ini kami dan klien kami Yuliana Nagasari (red,perangkat desa) merasa bersyukur mendapatkan pemberitahuan informasi banding e-Court Mahkamah Agung RI. Perkara kami dimenangkan kembali oleh PTUN Palembang, alhamdulillah kami meyakini yang benar tetap benar dan niscaya tidak akan tertukar sampai kapanpun,” ungkapnya.
Lanjut Nedi Akil, PTUN Palembang dengan Putusan Nomor: 48/B/2024/PT.TUN.PLG Tanggal 15 Oktober 2024 telah memutuskan perkara sengketa tata usaha negara Perangkat Desa Gunung Besar. Yuliana Nagasari selaku Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan amar putusan sebagai berikut :
MENGADILI :
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 4/G/2024/PTUN.BKL., Tanggal 23 Juli 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Sebagai praktisi hukum senior, kedepannya Nedi Akil berharap, Kades tidak lagi berani melakukan pemberhentian terhadap perangkat desa, apalagi sudah ada UU yang baru Pasal 26 Ayat (2) hurup b UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi kepala desa hanya memiliki kewenangan “mengusulkan” pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota, tidak seperti yang terjadi selama ini dimana kepala desa (Kades) langsung memiliki kewenangan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian perangkat desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
“Kewenangan Kades dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan kebijakan kepala desa,” tandasnya.
Lebih lanjut diterangkannya, pengaturan ulang kewenangan Kades ini jelas tujuannya adalah untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dan sekaligus untuk melindungi hak-hak perangkat desa yang menjalankan tugasnya di desa, dimana pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama ketentuan Pasal 26 Ayat (2) UU Desa 2024.
Pewarta : Do
Editor : pensiljurnalis
