Ia juga menyampaikan pihaknya telah berupaya mencari solusi dengan mengundang Kabri, untuk bermusyawarah, Namun, dari tiga kali undangan resmi yang dilayangkan, yang bersangkutan tidak pernah hadir.
“Kami hanya ingin duduk bersama mencari jalan terbaik agar anak-anak tidak menjadi korban,” ujarnya.
Ditambahkannya, kalau pemerintah desa Sungai Petai juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait masalah kepemimpinan PAUD.
”Dari informasi yang diperoleh, syarat menjadi kepala PAUD adalah memiliki kualifikasi pendidikan minimal strata satu (S1) di bidang yang relevan,” tukasnya.
Sebelum menutup wawancara, dengan tegas Kepala Desa Sungai Petai mengatakan, jika persoalan penyegelan ini tidak segera diselesaikan secara kekeluargaan, makan pihak desa siap menempuh jalur hukum.
“Kami ingin masalah ini selesai dengan musyawarah, tapi kalau jalan itu tidak ditempuh, maka jalur hukum akan menjadi pilihan terakhir demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Pewarta : Renaldi
Editor : Do
