Ditegaskan Arpandi, upaya yang dilakukan oleh warga Rawa Indah, mendesak pihak BKSDA tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya apa yang dilakukan oleh oknum petugas yang datang sebelumnya sangat merugikan warga Rawa Indah.
“yang jadi dasar tuntutan kita itu yang menyetop pekerjaan itu, kita tidak berbicara masalah itu hutan lindung, masalah itu BKSDA, kita gotong royong pemanfaat jalan PUPR Provinsi. intinya mereka (red, pihak BKSDA) juga tidak mempunyai hak banyak untuk menyetop pekerjaan itu, apalagi atas nama gotong royong masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, kalau bukan ulah oknum yang mengatasnamakan petugas BKSDA datang menyetop dan menghentikan kemungkinan besar kegiatan gotong royong membersihkan badan jalan inggris saat ini sudah rampung.
“kalau seyogyanya jalan itu tidak bisa dipakai atau dipelihara berarti jalan itu vakum dan tidak diakui. Tetapi informasi yang kami dapat tahun ini jembatan matan akan dibangun oleh BPBD, berarti jalan itu diakui, jalan yang kita bersihkan itu kan jalan provinsi, hanya saja berbatasan dengan BKSDA, tentu upaya penghentian yang dilakukan Mardiansyah Usman yang mengatasnamakan BKSDA itu yang kita pertanyakan dan tuntut itu,” lanjutnya lagi.
“besok kalau bertemu dengan pak Mariska kita dengan tegas akan bertanya kapan mereka siap melanjutkan pembersihan jalan itu, jadi jangan hanya tergantung dengan alat agri, mereka harus berupaya juga, jangan hanya warga, dan jangan mau enak sendiri dan mau gratis, kalau kita kemaren dibantu Agri unsur atas nama CSR, kalau mau atas nama CSR Rawa Indah mungkin sudah habis, intinya yang kami minta itu atas wewenang BKSDA yang mendatangkan alat berat itu.” tutupnya dengan tegas.
Pewarta     : Renaldi/Nanang
Editor       : Do
