“Seharusnya bupati itu menjalankan, meluruskan peraturan perundangan yang berlaku. Dasar hukumnya telah kami siapkan, kami akan gugat ini,” sampai Hartanto.
Menurut Hartanto, prosedur pemberhentian Onzaidi hanya melaksanakan putusan incraht tanpa didasari aturan lainnya. Seharusnya pemecatan ini melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun tidak dilakukan oleh Pemda Seluma.
“SP 1,2 memang ada tapi ini telah kedaluwarsa. Lagi pula pemecatan ini tanpa rekomendasi BPD, jadi jelas melanggar,” tukasnya.
Bersama masyarakat Desa Padang Kelapo lanjut Hartanto pihaknya meminta hak angket DPRD Seluma. Angket ini meminta DPRD Seluma memecat Bupati Seluma atas pelanggaran yang telah dilakukan ini.
“Kita sudah menghadap pimpinan DPRD. Dasar-dasar hukumnya telah kita berikan, kami minta hak angket ini. Saya yakin SDM DPRD Seluma, SDM berkualitas,” tuturnya.
Pihaknya juga akan menggugat SK Pemberhentian Kades Padang Kelapo ini ke PTUN ucap Hartanto. Semua berkas yang diperlukan telah disiapkan, SK Pemberhentian jelas melanggar dan cacat hukum.
Terpisah Ketua DPRD Seluma, Nopi Eriyan Andesca menyampaikan pihaknya akan segera menggelar rapat bersama fraksi, menyikapi permintaan angket Onzaidi ini. Angket ini meminta untuk memberhentikan Bupati Seluma dari jabatannya.
“Ya, suratnya telah kita terima. Terkait hak angket kita akan menggelar rapat dulu bersama fraksi,” demikian Nopi. ( Red/warnabengkulu.id ).
