“Saya ingatkan, konsekuensinya jika SK DPN ini tidak segera ditindaklanjuti maka saya yang akan melaporkan langsung ke APH jika Iwan Harjo masih menerima gaji, tunjangan, dana reses dan lainya, karena semuanya itu akan menjadi temuan audit, karena Iwan Harjo mulai detik ini bukan lagi anggota DPRD Seluma dari Partai PKP,” tegas Mastawi.
Sementara itu, Iwan Harjo sebelumnya mengaku enggan mundur sebagai anggota DPRD Seluma dan tetap mencalonkan diri kembali sebagai Caleg melalui bendera Partai Nasdem karena tetap berpedoman terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2023, dan Surat Edaran dari Mendagri tentang penegasan kembali pemberhentian anggota dewan yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda.
Karena menurutnya, posisinya sekarang sama halnya dengan 154 anggota DPRD dari PKPI di seluruh Indonesia yang tidak perlu mengundurkan diri sebagai anggota dewan, meski telah pindah parpol lain, karena partai terdahulunya sekarang tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024 mendatang.
“Itu kan sudah ada Putusan MK No. 13 tahun 2023 dan SE Mendagri, karena PKP tidak lolos sebagai parpol peserta pemilu 2024, maka anggota dewan boleh mencalonkan diri kembali meskipun beda partai, meski tidak harus mundur sebagai anggota dewan” ujar Iwan Harjo.
Kendati demikian, pernyataan Iwan Harjo tersebut diatas dibantah oleh surat edaran Kementerian Dalam Negeri nomor : 100.2.1.4/4367/OTDA, yang terbit di Jakarta 16 Juni 2023, perihal pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2024. (Do/Rj).
