”salah besar, bukan kami yang membeli sapi. Tetapi sesuai hak kami memilih, meneliti, menerima atau menolak sesuai dengan SPK bukan kami yang belanja. Kami kroscek kelapangan saking BUMDes ini mau tahu unit ini dilapangan. Setelah kami lakukan kroscek, jika tidak sesuai kami bisa langsung komplain,” bantahnya.
Narasi yang menyampaikan kalau belum ada rekanan yang bekerja sama juga turut dibantahnya, Ia menegaskan kalau sedari awal pihak BUMDes Maju Bersama sudah bekerjasama dengan Koperasi Gala Indo.
Lebih jauh Ia menjelaskan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, dana ketahanan pangan tersebut sebesar 20 persen dari pagu anggaran dengan total biaya, Rp.144.318.400, dan dana tersebut sudah dikirim oleh pemerintah Desa sesuai dengan nominal ke rekening BUMDes Maju Bersama.
Setelah itu uang ditransfer utuh kepada pihak koperasi. Sesuai dengan peraturan, katanya pihak koperasi memberikan uang kembali kepada pihak BUMDes untuk biaya lainnya dengan rincian, biaya Kandang Rp. 15 juta, Sewa lahan Rp. 3 juta/10 bulan, biaya Penjagaan Rp. 2 juta/10 bulan, biaya
Konsentrat/dedak Rp. 4 juta/10 bulan, biaya Kebersihan kandang Rp. 5 juta/10 bulan, biaya Pemeliharaan (upah cari rumput) Rp. 10 juta/10 bulan, dengan total kurang lebih Rp. 39 juta.
”walaupun nombok tetap kami jalankan, seperti pembuatan kandang, dari Rp. 15 juta realisasi, 17,5 juta, dan seperti biaya pemeliharaan nyabit rumput Rp. 1 juta/perbulan sebenarnya gak masuk, apalagi kalau nyabit rumput jauh,” keluhnya.
Selanjutnya, menurut keterangan Ketua BUMDes Maju Bersama, karena sudah memiliki kesepakatan kerja dengan pihak ketiga koperasi Gala Indo yang berada di kota Bengkulu, lantas pihaknya mengirimkan seluruh uang kepada pihak koperasi tersebut.
”bukti transfernya ada sama kami. jadi dalam artian pihak BUMDes (red,Maju Bersama), sama sekali tidak membelanjakan dan tidak membeli. Kenapa BUMDes terlibat untuk pengecekan, karena sesuai dengan peraturan yang tertuang, kalau pihak BUMDes berikut memilih, meneliti, menerima atau menolak apabila tidak sesuai dengan SPK,” jelasnya.
Di penghujung telpon saat menghubungi redaksi pensiljurnalis, berkenaan dengan harga sapi, Ia juga mengklarifikasi, kalau pihaknya sampai dengan saat ini belum pernah menerangkan berapa harga beli per satu ekornya, karena bersangkutan dengan harga sapi kata Bambang Ari Purnama, hanya pihak koperasi yang berhak menyampaikan dan itu bukan wewenang pihak BUMDes.
”masalah harga sapi, sampai saat ini kami belum membukanya dan kami belum membahasnya, karena belum 100 persen serah terima dari pihak ketiga ke kami. Kalau kami yang buka nanti, kami dituntut pihak ketiga. Masalah harga ini kan sensitif jadi tentunya kami tidak berani.” tutupnya.
Selanjutnya, sampai berita ini diterbitkan media pensiljurnalis masih akan mencari dan menunggu klarifikasi dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait untuk memberikan hak jawab.
Pewarta : Redaksi
Editor : Do
