2. – Belanja Hibah ditetapkan sebesar 40.529.300.000,00
– Belanja Bantuan sosial ditetapkan sebesar 3.685.000.000,00
– Belanja Bantuan keuangan sebesar 191.544.329.800,00
– Belanja modal Aset Tetap lainya di tetapkan 3.053.858.000,00
3. Terkait dengan Aset agar kiranya Pemerintah kabupaten seluma supaya bisa menuntaskan pendataan aset yang dimiliki kabupaten seluma baik aset bergerak atau tidak bergerak.
4. Kewajiban yang masi harus di bayar di tahun 2020 sebesar 4.479.101.615,05.
” Terkait dengan kesemuanya tadi kami dari Fraksi Golkar mohon penjelasannya ” Tegasnya
” Kami dari Fraksi Golkar memberikan saran dan masukan berharap kedepannya sumber pendapatan ini bisa mencapai target. yang mana selama ini untuk dikelola dan ditarik Retribusi serta pajaknya. antara lain seperti PDAM, tower telpon seluler, pajak reklame, gedung sarang wallet, pengelolaan objek wisata, parkir serta retribusi pasar-pasar yang belum di tarik retribusinya ” Ujarnya
Pada rapat paripurna pandangan umum tersebut Fraksi PPS juga menyampaikan beberapa keluhan masyarakat kabupaten seluma diantaranya :
1. Berkaitan dengan lapangan pekerjaan yang semakin menipis dan
2. Berkaitan dengan Infrastruktur yang ada di kabupaten seluma supaya hal ini menjadi perhatian dan prioritas kita bersama. diantaranya jalan yang menuju kecamatan Ulu talo, link pasar tais ke pasar seluma, jalan penghubung Desa Puguk dan lubuk Resam, jalan Desa Pasar seluma menuju Ilir Talo dan dan jalan selebar selinsingan.serta link jalan sepanjang jalan merdeka pasar tais dan jalan Lubuk Kebur ke perumahan dinas Bupati.
” Kami juga dari Fraksi PPS mengucapkan Apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah kabupaten seluma terkait penghargaan Opini WTP dari BPK RI Wakil Bengkulu ” Ucap H. Iswandi, S.Sos
” Kami Fraksi PPS kembali mengingatkan dan menegaskan disetiap penyampaian LKPJ mesti ada catatan tentang daya serap dari setiap satuan kerja dan dinas yang belum maksimal dan optimal ” Tutupnya. ( Hendri/Advetorial )
