UU Minerba mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
“jadi harus kita pahami bersama, IUP terdiri dari dua tahap, Izin usaha pertambangan eksplorasi, Izin usaha pertambangan operasi produksi. Yang pasti setiap usaha di bidang pertambangan harus memiliki IUP,” tukas Udit.
Lanjutnya, banyak faktor kenapa kegiatan itu harus dihentikan jika memang ilegal, karena jelas selain melanggar peraturan perundang-undangan, tentu tidak akan memperhatikan dampak lingkungan dan juga tidak akan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“lambat tapi pasti, dampaknya sangat bahaya, karena akibatnya bisa merusak lingkungan, seperti erosi, hilangnya habitat ikan, dan biota lainnya, menyebabkan tanah longsor, Berkurangnya debit air permukaan (mata air), polusi udara serta serta Dampak sosial ekonomi,” jelasnya.
“Penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal harus dilakukan secara tegas dan optimal, Masyarakat juga berperan dalam menanggulangi penambangan pasir ilegal, Pembinaan, pengawasan, dan penghentian penambangan di lokasi yang dianggap berbahaya,” tutupnya.
Sementara itu, untuk diketahui, untuk mendalami dugaan kuari pasir diduga Ilegal di Desa Kembang Seri, Talo, awak media ini masih terus melakukan upaya penelusuran dan mengumpulkan keterangan dari instansi terkait.
Pewarta     : Renaldi/Nanang
Editor       : pensiljurnalis
