Meskipun berada di wilayah yang tidak begitu desa, namun masih saja ada kendala komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Hal ini karena sulitnya masyarakat dalam mengajukan keluhan dan aduan serta pemerintah desa yang belum menyediakan fasilitas khusus untuk menampung hal ini. Namun dengan adanya website desa dapat menjadi solusi terbaik masalah komunikasi, karena bisa dijadikan sarana komunikasi dua arah dari pemerintah dan masyarakat.
5. Promosi Potensi Desa.
Setiap desa tentunya memiliki potensi yang dapat menarik minat masyarakat luar. Misalnya kearifan lokal, kekayaan budaya, kuliner bahkan potensi wisata alam yang bisa dikembangkan. Dengan adanya website membantu pemerintah dalam melakukan promosi tersebut sehingga banyak orang yang mengetahui dan tertarik untuk berkunjung. Hal ini tentu mendatangkan keuntungan tersendiri bagi masyarakat desa itu.
6. Menjadi Portal Berita Online.
Seperti portal berita pada umumnya yang memberikan berita terbaru dan paling aktual. Dengan adanya website desa dapat menjadi portal berita online terkait berita yang berada di sekitar desa sehingga informasi yang diberikan lebih dekat dengan pembacanya. Hal ini tentunya sangat membantu masyarakat karena cukup sulit mencari berita dari lingkup kecil.
7. Sumber Data Yang Lengkap.
Manfaat website untuk desa yang terakhir adalah menjadi sumber data yang lengkap. Setiap masyarakat tentunya membutuhkan informasi dan data desa untuk berbagai macam keperluan. Dengan adanya website desa akan membantu hal tersebut agar lebih praktis didapatkan.
Proses pembuatan Website Desa Melalui Pihak ketiga diperbolehkan dan diatur dalam PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. Artinya desa dibolehkan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan dan mempercepat penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan desa.
Pihak ketiga yang dimaksud adalah lembaga, badan hukum, atau perorangan yang berada di luar pemerintahan desa. Pihak ketiga tersebut bisa berupa instansi pemerintah, swasta, atau perorangan.
Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kerja sama desa dengan pihak ketiga:
1. Kerja sama desa harus didasarkan pada kebutuhan mendesak atau strategis, bukan kebutuhan yang dipaksakan.
2. Desa harus mempertimbangkan kemampuannya dalam membiayai kerja sama.
3. Hasil kerja sama harus kembali ke desa.
4. Kerja sama desa harus memiliki standar kualitas program kegiatan dan terukur capaian kinerjanya.
5. Kerja sama desa tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif dan hanya memboroskan keuangan desa.
Jika kita mengacu pada beberapa point diatas dan prosesnya dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka tentu website desa ini dapat sangat bermanfaat baik untuk desa maupun masyarakat desa dan legalitasnya jelas secara hukum. ( Rls/APPI).
