pensiljurnalis.my.id, Seluma – Warga penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Rakyat (Bansos Kesra) Desa Padang Kuas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu keluhkan adanya dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum perangkat desa.
Hal tersebut diungkapkan oleh Pesi Novianti salah satu warga desa Padang Kuas, dikatakannya Pungli yang dilakukan oleh oknum perangkat desa ini dilakukan usai pencarian Bansos Kesra di Kantor Pos Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja.
Besaran pungutan yang dilakukan oknum perangkat desa ini ucap Pesi, sebesar Rp 100 ribu perorang. Sementara ini sudah ada 5-6 orang penerima yang mengakui adanya pungutan tersebut.
”Kasian lagi, ada penerima yang mengalami disabilitas ikut di pungut oleh oknum perangkat desa ini,” kata Pesi.
Dijelaskannya, oknum perangkat pada saat melakukan pungutan mengatakan kalau uang yang diambil sebagai uang jasa ongkos ojek saat pengambilan Bansos tersebut di Kantor Pos
“Alasan pemotongan ini sebagai ongkos ojek saat pengambilan Bansos ini di Kantor Pos, juga sebagai tanda ucapan terimakasih penerima telah mendapatkan Bansos ini,” terangnya.
Dikatakan Pesi, terkait adanya pungutan liar ini elah digelar audensi di Kantor Desa Padang Kuas dengan dihadiri langsung kepala desa.
Rencananya kembali akan digelar audensi dengan menghadirkan penerima dan oknum perangkat desa yang melakukan pungli.
”Kami telah gelar audensi di kantor desa menindaklanjuti ini. Senin penerima ini akan dihadirkan untuk kembali membahas ini, oknum perangkat yang melakukan pungli juga akan dihadirkan,” ungkap Pesi.
Ditambahkan Pesi, banyak permasalahan Bansos di Desa Padang Kuas yang dinilai tidak tepat sasaran, seperti Bansos PKH dan BPNT. Banyak penerima yang tidak layak, masih menerima.
“Kami mohonlah dinas terkait untuk menindaklanjuti ini. Berantas lah dulu oknum-oknum mafia Bansos ini, agar Bansos yang dikucurkan pemerintah tepat sasaran,” sampai Pesi Novianti.
Sementara itu, menanggapi hal ini Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seluma, Elian Suandi mengatakan tidak membenarkan pemotongan Bansos apapun alasan dan bentuknya.
Karena Bansos ini adalah bantuan langsung tunai pemerintah yang ditujukan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Tidak dibenarkan adanya pemotongan ini. Ini menyalahi. Oknum yang melakukan pemotongan saya minta segera mengembalikan, jika tidak ingin diproses hukum,” tegasnya.
Untuk diketahui, sebagai keberimbangan upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Padang Kuas, Sulaiman, sudah dilakukan namun masih belum mendapatkan jawaban.
Pewarta : Do
Editor : Do
